Laporan Tata Kelola

Laporan Tata Kelola


 img-1612451562.jpg

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR ARTHAPUSPA MEGA

TAHUN 2019


Penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, BPR perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar mampu mengantisipasi risiko seiring peningkatan volume usaha BPR dan meluasnya pelayanan serta beragamnya produk BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015 dan surat edaran nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2016 yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  • Transparency (Keterbukaan )
  • Accountability ( Akuntabilitas )
  • Responsibility ( Pertanggungjawaban )
  • Independency ( Independensi ); dan
  • Fairness ( Kewajaran ) 

Manajemen PT. BPR Arthapuspa Mega berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Arthapuspa Mega disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

K. Jumlah Penyimpangan Intern 

L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.


I.    STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Arthapuspa Mega. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2019, PT. BPR Arthapuspa Mega telah menyelenggarakan 5 (lima) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

  1. 7 Januari 2019 : Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun 2018
  2. 14 Januari 2019 : Persetujuan penggunaan Cadangan Umum untuk menutup kurang bayar pajak badan PPh Pasal 25
  3. 20 April 2019 : Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan pembagian laba perseroan untuk tahun buku 2018
  4. 7 Mei 2019 : Rencana penjualan saham Ir. Dekrit Yoelianto dan Neni Triastuti, BSc
  5. 16 Desember 2019 : Penjualan saham Ir. Dekrit Yoelianto senilai Rp 675.600.000,00 ( Enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Hj. Nani Iriani dan senilai Rp 175.600.000,00 ( Seratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Umi Yasaroh, SE dan penjualan saham Neni Triastuti, BSc senilai Rp 215.500.000,00 ( Dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Umi Yasaroh, SE    

B. Dewan Komisaris

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 02 yang dibuat di hadapan Agus Miftah, SH, Notaris di Tegal, pada tanggal 11 Oktober 2016. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2021.

            Pada tahun 2019 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

NoNamaJabataanMasa Jabatan
1H. Dekrit Yoelianto
Komisaris Utama
07/10/2016 – 06/10/2021
2H. Juwono Soetopo
Komisaris
07/10/2016 – 06/10/2021
  • Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
  • Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.


2.     Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

         Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:  

         a.     Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

         b.     Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

         c.     Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

         d.     Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

                 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

                 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

         e.     Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

         f.     Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

                1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

                2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;


Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2019 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :

  1.     Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2019 untuk dilaksanakan.

  2.     Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan untuk tahun anggaran 2019.

3.     Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat-rapat DewanKomisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NoTopik RapatTanggalPeserta Rapat

1




2



3

-      Koordinasi dan evaluasi kinerja tahun 2018

-      Konsolidasi internal Dekom



-      Pembahasan konsep RBB tahun 2020

-      Pembahasan dan persetujuan PKPB


-      Persetujuan konsep RBB tahun 2020


10-01-2019




20-11-2019




05-12-2019


2 orang




2 orang




2 orang


Jumlah Rapat1

Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 2 (dua) orang, maka kehadiran dalam rapat semuanya sama, yaitu 100%. Data Kehadiran         Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris
Jumlah Kehadiran
Persentase Kehadiran
H. Dekrit Yoelianto

1

100%
H. Juwono Soetopo
1100%
Total rapat per tahun
1


C.    Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR Arthapuspa Mega terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 02 yang dibuat di hadapan Agus Miftah, SH, Notaris di Tegal, pada tanggal 11 Oktober 2016. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2021.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksiselengkapnya adalah sebagai berikut :


NoNamaJabatabMasa Jabatan
1H. Dadi Sumarsana

Direktur Utama

07/10/2016 – 06/10/2021
2MastikaDirektur07/10/2016 – 06/10/2021
  • Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.


2.    Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a.    Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

b.    Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

c.    Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

d.    Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

    1)    Fungsi audit intern;

    2)    Fungsi manajemen risiko; dan

    3)    Fungsi kepatuhan

e.    Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

f.    Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

    1)    pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

    2)    penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

        g.   Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundan-undangan.

        h.   Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

        i.    Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan  tanggungjawabnya. Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1.   Sosialisasi Pemenuhan Modal Inti kepada Pemegang Saham Pengendali BPR/BPRS, tanggal 5 Maret 2019

2.    Seminar Bisnis BPR, tanggal 5 April 2019

3.    Sosialisasi Ketentuan tentang Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Pembentukan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 15 Juli 2019

4.    Sosialisasi tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 15 Agustus 2019

5.    Seminar Membangun Integritas Diri Dalam Upaya Pencapaian Target BPR di Era 4.00, tanggal 23 Agustus 2019

6.    Seminar Nasional dan penganugerahan Infobank BPR Award tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019

7.    Seminar Membangun Optimisme Pelaku Industri BPR di Tengah Perubahan Pasar yang Dinamis, tanggal 7-8 September 2019

8.    Evaluasi Kinerja dan Capacity Buildings BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Tegal, tanggal 5 Desember 2019


Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

    1.     Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penunjukan AP dan / atau KAP untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2019.

    2.     Menindaklanjuti penyampaian dokumen RBB 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.


 3.     Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 1(satu) kali.

Nama PesertaJumlah KehadiranPersentase Kehadiran
H. Dadi Sumarsana
1100%
Mastika1100%
Total rapat per tahun
1


II.     KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN         DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

        


III.     PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

A.    Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

        

B.     Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

 Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2019:

    a)     Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 5,64:1

    b)     Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,19: 1

    c)     Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,50 : 1

    d)     Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,25 : 1

    e)     Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,26 : 1

IV.     PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan–tindakan yang bersifat ex-ante untuk memastikan bahwa kebijakan serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, BPR Arthapuspa Mega telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk membantu Laporan Penerapan Tata Kelola BPR. Arthapuspa Mega 7 Direktur kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola fungsi kepatuhan.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1.     Melakukan upaya-upaya peningkatan budaya kepatuhan melalui membangun budaya kepatuhan di unit kerja dan organisasi.

2.     Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usahayang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

3.     Pemantauan Perkembangan organisasi

Selama tahun 2019 bank tidak melakukan perubahan struktur organisasi, namun terjadi mutasi bagian.

Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi.

4. Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Kehati-hatian.

    • Pencapaian rasio CAR (self assessment) berada diatas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (>12%), yaitu sebesar 25,11% dan Modal Inti sebesar 12,51%

    • LDR Desember 2019 sebesar 85,17%.

    • Tidak terjadi pelampauan BMPK selama tahun 2019.

    • Rasio Non Performing Loan/NPL-Gross sebesar 7,72% sedangkan Rasio Non Performing Loan/NPL-Net sebesar 5,89% posisi tahun 2019.

5. Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan

Sosialisasi ketentuan dan peraturan terkait perbankan ataupun ketentuan internal dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke bagian terkait. Ketentuan atau peraturan terkait Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif pada tanggal 20 Juli 2019 dan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tanggal 31 Desember 2019.

6. Pada tahun 2019 terdapat permasalahan kepatuhan yang dihadapi oleh BPR Arthapuspa Mega.

Keterlambatan penyampaian pelaporan Laporan Realisasi dan Rencana Kegiatan Pengkinian Data APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), yang menyebabkan bank dikenakan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Komitmen Bank. Semua hasil temuan dalam pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti.

    B. Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, SKAI (Satuan Kerja  Audit Intern) atau Pejabat Eksekutif mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;

c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen


Pencapaian Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimandatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Manajemen. Selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang.

    Selama tahun 2019, SKAI telah melakukan audit terhadap 18 (delapan belas) unit kerja / aktivitas yang terdiri dari :

      -    Audit di Bagian Umum 5 temuan

      -    Audit di Bagian Dana 3 temuan

      -    Audit di Bagian Kredit 7 temuan

      -    Audit di Bagian Pembukuan dan Pelaporan 1 temuan

      -    Audit di Bagian Penerapan APU & PPT 1 temuan


    C. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif. BPR Arthapuspa Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan  Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

    1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

    2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun berturut-turut

    3. Penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan BPR. Arthapuspa Mega untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.


V.PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan besaran Modal Inti yang dimiliki, BPR Arthapuspa Mega wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit 3 (tiga) risiko yakni:

    - Risiko Kredit

    - Risiko Operasional

    - Risiko Kepatuhan

Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2015 untuk Laporan Profil Risiko adalah 1 (satu) risiko yaitu Risiko Kredit untuk semester kedua tahun 2019, dan 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan  Risiko Kepatuhan untuk Semester kedua tahun 2021. Bank telah melaporkan sesuai dengan pentahapn dimaksud.

1.Pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan cara :

    a.Pendekatan built in control dalam setiap aspek kegiatan Bank

    b.Pemisahan fungsi dan penerapan dual control.

    c. Pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal

    d. Pengendalian risiko dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan pejabat bank


2. Pengelolaan risiko kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. 

Penguatan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

    a. Penguatan infrastruktur pada aktivitas pemberian kredit modal kerja, meliputi kebijakan kredit, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi

    b. Penguatan SDM pada pengendalian risiko kredit.

Pelaksanaan manajemen risiko kredit Bank sebagai berikut :

    a.Identifikasi risiko kredit pada proses persetujuan kredit.

    b.Monitoring risiko kredit dengan cara :

    • Menjaga Non Performing Loan (NPL) pada tingkat yang dapat diterima bank dan pemenuhan ketentuan BMPK dengan menerapkan one obligor concept.

    • Mengembangkan laporan monitoring indikator risiko kredit baik mingguan maupun dua mingguan, sebagai sistem peringatan dini atas portfolio kredit.


3. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Aktivitas pengelolaan risiko operasional :

a.    Melengkapi dan mengkinikan SOP untuk masing-masing unit kerja agar seluruh aktivitas/operasional bank memiliki landasan yang selaras dengan praktek perbankan yang sehat.

b.    Memantau kehandalan sistem core-banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR.

c.    Meningkatkan infrastruktur TI untuk mempercepat proses pengolahan data.

d.    Pengembangan program pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai jabatan masing-masing.

e.    Meningkatkan kontrol terhadap aktivitas operasional Kantor Kas seperti melakukan review limit transaksi dan penyempurnaan administrasi sistem limit agar terdapat dual control.


4. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional sehari-hari, maka Direktur dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Kas.


VI.     JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Pengawasan pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada tahun 2019 tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan intern, selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

       


VII.     JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Pada tahun 2019, PT. BPR Arthapuspa Mega tidak memiliki permasalahan hukum dengan pihak- pihak lainnya, baik secara pidana maupun perdata, selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

         


VIII.    PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Bank.

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan, Bank telah memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Terhadap setiap benturan kepentingan baik yang akan terjadi atau telah terjadi, maka langkah- langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

    1.     Menghindarkan diri dari setiap bentuk benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi atau golongan

    2.     Mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan

    3.     Tidak melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan

    4.     Tidak menerima hadiah atau memberikan hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun terkait dengan kedudukannya diperusahaan

    5.     Tidak menggunakan informasi dan data rahasia BPR untuk kepentingan diluar BPR

    6.     Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada debitur, mitra bisnis atau pihak lain diluar kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPR.


Sedangkan proses pelaporan apabila terjadi benturan kepentingan adalah sbb:

  1. Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Jajaran PT. BPR Arthapuspa Mega yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
  2. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah Jajaran PT. BPR Arthapuspa Mega atau pihak- pihak lainnya (Nasabah, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 2 di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan:

    img-1556774552.jpg


IX.     TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

Transparansi kondisi keuangan merupakan salah satu kewajiban BPR untuk melaporkan kinerja keuangannya kepada para stake-holder. Laporan keuangan yang wajib dilaporkan adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Adapun hal-hal yang dilakukan sehubungan dengan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

•  7 Januari 2019 : Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun 2018

•  14 Januari 2019 : Persetujuan penggunaan Cadangan Umum untuk menutup kurang bayar pajak badan PPh Pasal 25

•  20 April 2019 : Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan pembagian laba perseroan untuk tahun buku 2018

•  7 Mei 2019 : Rencana penjualan saham Ir. Dekrit Yoelianto dan Neni Triastuti, BSc

•   16 Desember 2019 : Penjualan saham Ir. Dekrit Yoelianto senilai Rp 675.600.000,00 ( Enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Hj. Nani Iriani dan senilai Rp 175.600.000,00 ( Seratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Umi Yasaroh, SE dan penjualan saham Neni Triastuti, BSc senilai Rp 215.500.000,00 ( Dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Umi Yasaroh, SE

2. memberikan informasi mengenai kegiatan operasional, produk dan kinerja BPR kepada pihak- pihak yang berkepentingan secara berkala melalui media yang mudah diakses, antara lain :

• secara online melalui internet melalui website www.bpr.arthapuspa.com.

• secara offline, melalui : Laporan Keuangan yang ditempel di papan pengumuman BPR.

3. mempublikasikan Laporan Tahunan BPR yang disertai dengan tanda tangan dan pernyataan tanggung jawab dari Direksi terhadap penyusunan serta penyajiannya telahdisesuaikan dengan ketentuan dari otoritas Jasa Keuangan. Semua laporan keuangan telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.





X.     RENCANA BISNIS BPR

                Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu         serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

                Rencana Bisnis merupakan pedoman/arah bagi BPR untuk melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan visi dan misinya, sekaligus sebagai tool control         bagi manajemen BPR. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian manajemen dalam rencana bisnis bank tahun 2018 adalah sebagai berikut :

        1.     Fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga

                Penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masih menjadi salah satu fokus dalam pengembangan strategi bank karena persaingan yang                 semakin kompetitif diantara lembaga keuangan dalam memberikan layanan dan promosi yang bersaing.

                Pada akhir tahun 2018 komposisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut :

                - Tabungan       : Rp 21.733.865 ribu (30,19%)

                - Deposito         : Rp 18.581.100 ribu (10,58%)

        2.     Fokus pada pertumbuhan kredit UMKM

                Kredit mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp 862.764 ribu atau turun sebesar 1,32 % dari tahun 2017.

                Pada akhir tahun 2018 total kredit adalah Rp. 66.908.863 ribu dengan komposisi sebagai berikut:

                a. Berdasarkan Jenis Penggunaan

                    - Kredit modal kerja          : Rp. 52.616.892 ribu (79,72%)

                    - Kredit Konsumsi             : Rp. 13.384.183 ribu (20,28%)

                    - Kedit Investasi                : Rp. 0,-

                b. Berdasarkan Jenis Usaha

                    - Kredit Mikro                      : Rp. 48.777.082 ribu (73,90%)

                    - Kredit Kecil                       : Rp. 1.761.773 ribu (2,67%)

                    - Kredit Menengah              : Rp. 2.078.037 ribu (3,15%)

                    - Kredit Usaha Lainnya       : Rp. 13.384.183 ribu (20,28%)

        3.     Peningkatan Kualitas Kredit yang Sehat

                Upaya-upaya peningkatan kualitas kredit terus dilakukan agar penyaluran kredit mampu memberikan hasil yang optimal terhadap laba bank. Pada akhir tahun                 2018 NPL Gross sebesar 6,43% dan NPL Net sebesar 4,61%.


XI.     PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

          Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik. Namun terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial antara lain :

NoTanggalNama PenerimaJumlah (Jutaan RP)
1Tahun 2018Santunan Anak YatimRp. 11.550.000,-


XII.    BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

        Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Modal Kerja (98,99%), Kredit Konsumsi (1,01%), Kredit Investasi (0%).

        Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu KMK (78,85%) dan Kredit Konsumsi (72,54%).

        Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti posisi Desember 2018.

       img-1556780078.jpg

        

        Penyediaan Dana Kepada Komisaris dan Direksi

       img-1556780143.jpg


XIII.     HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

                Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Arthapuspa Mega             melakukan self assessment untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini.

            Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2017:


NoFaktor yang dinilai
Bobot (B)
Peringkat
Nilai
1Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabDireksi
20%
1.60
0.36
2Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabDewan Komisaris
15%
2.22
0.37
3Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
0%0.00
4

Penanganan Benturan Kepentingan

10%3.00
0.33
5Penerapan Fungsi Kepatuhan
10%2.57
0.29
6Penerapan Fungsi Audit Intern
10%2.05
0.23
7Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
2,5%
1.000.03
8Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem PengendalianIntern*)
0%0.00-
9Batas Maksimum Pemberian Kredit
7,5%
1.90
0.16
10Rencana Bisnis BPR
7,5%
1.90
0.16
11Transparansi Kondisi Keuangan dan NonKeuangan
7,5%
1.60
0.13

Nilai Komposit
90%

2.05

Peringkat Komposit

Baik

    *) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.Dengan demikian, total penyebut         sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.


XIV.     KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

            Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 5 dan faktor 6,             dan pada tahun 2018 akan diupayakan perbaikan nilai pada kedua faktor tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

            Beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu diselesaikan, antara lain :

            •    Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG namun masih terdapat                   kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan penurunan peringkat faktor dalam penilaian GCG.

            •    Kepatuhan Bank cukup baik namun masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang perlu diselesaikan dan dilakukan perbaikan.

            •    Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namum terdapat                   kelemahan-kelemahan yang perlu segera diatasi agar tidak menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.

            •    Manajemen Bank perlu meningkatkan efektifitas dalam melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko Bank.

            •    Manajemen Bank perlu meningkatkan efektifitas dalam hal pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, serta sistem informasi  manajemen yang                  komprehensif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

            •    Penerapan pengendalian intern menunjukan kelemahan yang perlu dilakukan tindakan korektif agar tidak menimbulkan pengaruh segnifikan terhadap kondisi                   Bank.

              img-1556781855.jpg


                WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

NoKriteria / Indikator
Skala Penerapan
Keteranganeterangan
I.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

(Wajib diisi oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.



1


Jumlah anggota Direksi 2 orang dan salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2.Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.


1

seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR
3.Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). 

1

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank atau lembaga lain
4.Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.


1

seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan
5.Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.


1


Direksi tidak menggunakan penasihat ataupun konsultan

6.Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.


1

Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampunan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


7.Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

3

Direksi melaksanakan tugas secara indepeden dan tidak memberikan 
8.Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
2Sebagaian besar temuan audit telah ditindak-lanjuti.
9.Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2Segala data dan informasi untuk Dewan komisari disediakan tepat waktu
10.Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
1Segala keputusan rapat Direksi diambil secara musyawarah mufakat.
11.Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
2Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12.Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.


3

Pendidikan dan pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ttg perbankan dan perkembangan terkini terkait industri BPR
13.Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.


3

Anggota Direksi mampu mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
14.Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
2direksi memiliki dan melaksanakan ireksi memiliki dan melaksanakan 

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


15.Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.


1

Direksi mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16..Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.


2

Sebagian besar kebijakan strategis di bidang kepegawaian telah dikemunikasikan dengan seluruh
17.Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
3Sebagain hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat.
18.Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.


3

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mampu  meningkatkan kinerja
19.Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.


1

Laporan Tata Kelola telah disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan



                WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

NoKriteria / Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
II.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

(Wajib diisi oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit

3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2

(dua) orang.



1


Jumlah anggota dewan komisaris 2

orang

2.Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
1Jumlah anggota dewan komisaris tidak melampui jumlah anggota direksi
3.Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
1Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutuan serta telah diangkat melalui RUPS
4.Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1


1 Orang anggota Dewan Komisaris bertimpat tinggal di Kota tempat  Kantor Pusat BPR
5.

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.


*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)




2


6.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
3Dewan Komisaris memiliki pedomanan dan tata kerja yang tertuang dalam Kebijakan intern ttg
7.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 1 Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang rangkap jabatan di BPR/BPRS lainnya


8.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.


1

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dg sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9.Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
1BPR belum memiliki Komisaris Independen

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


10.Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.


3

Dewan Komisaris belum memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR
11.Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
3Komisaris mengarahkan dan mamantau pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai  batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.


3

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional
14.Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4Dewan Komisaris mengadakan rapat baru sekali dalam setahun
15.Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.


2

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah dan mufakat
16.Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

5

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17.Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.


3

Anggota Dewan Komisaris memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


18.Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3Hasil rapat Dewan Komisaris telah di notulen dan di dokumentasikan dengan baik.


                    WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

NoKriteria / Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti > Rp 80 miliar)

(Wajib diisi oleh BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


1.BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.
0

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


2.Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
0
3.Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
0
4.Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
0

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


5.Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
0

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.



                    WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

NoKriteria / Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
IV.Penanganan Benturan Kepentingan

(Wajib diisi oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


1.BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
3BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


2.Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
3Dalam hal terdapat benturan kepentingan, semua pihak tidak mengambil tindakan yg dpt merugikan BPR

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


3.Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
3Benturan kepentingan diungkapkan dalam setiap keputusan 


            WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

NoKriteria / Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
V.Penerapan Fungsi Kepatuhan

(Wajib diisi oleh BPR
1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan  penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.


BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.







1






Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana

2.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.


2

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan
3.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.


BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.





2




Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan

4.Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.


3

sebagain besar pedoman kerja, sisdur telah dikinikan
5.BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.


5

BPR belum memiliki ketentuan intern ttg tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


6.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.



3


sebagian peraturan OJK dan peraturan lainnya telah dipenuhi

7.Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkin.


3

Sebagian ketentuan terkini telah disosialisasikan
8.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.



3


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yang dibuat

9.Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.


2


Sebagian besar kebijakan,  ketentuan, sisdur telah sesuai dengan ketentuan OJK

10.Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.



2

PE kepatuhan melakukan reviu/rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sisdur agar sesuai dengan ketentuan OJK

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


11.BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
2secara bertahap pelanggaran thd ketentuan menurun
12.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahakan fungsi kepatuhan telah dilaporkan kepada Direktur Utama

13.Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



3

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kpd OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi





img-1558321643.jpgimg-1558321689.jpg


img-1558321744.jpg


Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan

penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0


                                    WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

                                    DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF

        BPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020

        BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

img-1558321907.jpgimg-1558321973.jpg


Catatan :

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam

POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.


img-1558322067.jpg


img-1558322114.jpg


img-1558322154.jpg


img-1558322363.jpg